Spiet Handerson – Hamas Pertimbangkan Proposal Perdamaian, Negosiator Hamas tengah meninjau proposal gencatan senjata yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Seorang pejabat menyebut proses peninjauan dilakukan dengan seksama dan beritikad baik. Respons Hamas menjadi penentu kelanjutan rencana tersebut.
Proposal itu mencakup beberapa poin utama. Pertama, gencatan senjata segera di wilayah Gaza. Kedua, pertukaran semua sandera yang ditahan Hamas dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Ketiga, penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza. Keempat, pelucutan senjata Hamas. Kelima, pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional.
“Baca Juga: Taliban Memutus Layanan Internet dan Seluler di Afghanistan”
Hamas hingga Selasa belum menyampaikan tanggapan resmi terhadap usulan itu. Tidak jelas pula apa yang benar-benar baru dari rencana Trump, selain dukungan luas dari negara-negara Arab dan Muslim yang menilai inisiatif tersebut layak dipertimbangkan.
Banyak elemen dalam proposal itu bukan hal baru. Sejumlah poin sebelumnya telah dimasukkan dalam berbagai kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan dalam dua tahun terakhir. Israel dan Hamas sempat menerima sebagian poin tersebut, tetapi kemudian menolak pada tahap selanjutnya.
Situasi ini menunjukkan kompleksitas konflik Gaza yang sulit diselesaikan hanya melalui satu paket kesepakatan. Peninjauan Hamas atas usulan Trump dapat membuka peluang diplomasi baru, namun keberhasilan bergantung pada kompromi kedua belah pihak. Masa depan Gaza kini menunggu apakah rencana ini bisa menjadi titik awal menuju perdamaian yang lebih permanen.
Hamas Pertimbangkan Proposal Perdamaian, Hamas Nilai Proposal Trump Bias Israel, Negara Arab Sambut Positif
Seorang sumber dekat Hamas menyebut proposal gencatan senjata Presiden AS Donald Trump tidak adil bagi Palestina. Menurutnya, rencana itu “sepenuhnya bias terhadap Israel” dan berisi “persyaratan mustahil” yang dapat melenyapkan kelompok tersebut.
Pejabat Palestina yang berbicara kepada Reuters mengatakan, usulan itu hanya menerapkan semua tuntutan Israel tanpa memberi hak sah bagi rakyat Palestina dan penduduk Gaza. Hal ini menimbulkan keraguan besar terkait kemungkinan penerimaan Hamas terhadap rencana tersebut.
“Baca Juga: Kisah Mulyono, Dukun PKI Sakti yang Tewas di Kopassus”
Meski demikian, Hamas masih mempertimbangkan bagaimana merumuskan tanggapan resmi. Penolakan mutlak bisa menempatkan mereka dalam posisi sulit, terutama karena sejumlah negara Arab dan Muslim telah menyambut positif proposal tersebut.
Pada Senin (29/9/2025), para menteri luar negeri Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Turki, Arab Saudi, dan Mesir mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka menilai inisiatif Trump sebagai “upaya tulus untuk mengakhiri perang di Gaza” dan mendorong semua pihak untuk mempertimbangkannya secara serius.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan dilema yang dihadapi Hamas. Di satu sisi, mereka menilai isi proposal tidak mewakili kepentingan rakyat Palestina. Di sisi lain, menolak mentah-mentah bisa merusak hubungan dengan negara-negara pendukung utama di kawasan.
Ke depan, tanggapan resmi Hamas akan menjadi penentu arah diplomasi baru terkait konflik Gaza. Jika Hamas menolak, jalan perdamaian bisa semakin tertutup. Namun jika mereka membuka ruang negosiasi, peluang diplomasi internasional untuk mengurangi ketegangan mungkin masih tersedia.
Leave a Reply