SPPG Diminta Punya SLHS Agar MBG Terjamin Mutunya

spiethanderson.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Tujuannya agar Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi lebih aman dan berkualitas bagi masyarakat. Dorongan ini disampaikan saat kunjungan ke Surabaya, Kamis.

Zulkifli menyoroti SPPG Dapur Nikmat Barokah di Surabaya sebagai contoh. Ia menilai fasilitas ini bisa menjadi rujukan bagi SPPG lain karena sudah memiliki SLHS dan sertifikasi halal. Selain itu, dapur ini juga dilengkapi tenaga ahli gizi, memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar nutrisi.

“Ini bisa menjadi contoh, sudah memenuhi standar aman, SLHS sudah ada, dan tenaga ahli gizinya memadai,” ujar Zulkifli. Ia berharap SPPG lain meniru model ini untuk meningkatkan kualitas MBG di wilayah masing-masing.

Menurut Zulkifli, total SPPG di Surabaya mencapai 2.110 unit. Lebih dari setengah sudah memiliki SLHS dan sertifikasi halal. Namun, masih ada beberapa yang belum memenuhi persyaratan tersebut, sehingga perlu pendampingan dan pengawasan lebih lanjut.

“Masih ada beberapa yang belum dibangun atau belum selesai SLHS-nya,” tambah Zulkifli. Ia menekankan pentingnya memperluas cakupan sertifikasi untuk memastikan MBG yang disediakan aman dan bernutrisi.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sampai Januari 2026 terdapat 4.535 SPPG yang melayani MBG sudah lulus SLHS. Angka ini baru 23 persen dari total SPPG di Indonesia yang mencapai 19.188 unit. Persentase ini menunjukkan masih banyak SPPG yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

Zulkifli menilai SLHS menjadi indikator utama untuk menilai keamanan dan kebersihan dapur serta kualitas makanan. Dengan memiliki sertifikasi ini, masyarakat bisa lebih percaya terhadap MBG yang diterima. Selain itu, sertifikasi juga memastikan pengelola mengikuti standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Salah satu contoh sukses adalah SPPG Dapur Nikmat Barokah Kedung Asem, Rungkut, Surabaya. Dapur ini memenuhi standar SLHS dan memiliki ahli gizi. Hal ini membuat MBG yang disajikan tidak hanya aman secara higienis, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan masyarakat penerima.

“Sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” kata Zulkifli. Ia menekankan bahwa SLHS dan keterlibatan ahli gizi menjadi kombinasi penting dalam meningkatkan kualitas MBG.

Baca juga: “Santunan Korban Mei 1998 Diserahkan Wamen HAM Jelang Ramadan”

Menko Zulhas juga menekankan peran pemerintah daerah. Dinas Kesehatan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota diminta mendorong seluruh SPPG agar memiliki SLHS. Pendampingan dan pelatihan menjadi strategi untuk mempercepat sertifikasi.

Dengan SLHS, SPPG diharapkan dapat menjaga kebersihan, kualitas makanan, dan keamanan gizi. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam memastikan masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan MBG yang layak dan sehat.

Selain itu, sertifikasi juga mendorong profesionalisme pengelola SPPG. Tenaga pengelola akan lebih disiplin dalam mengikuti prosedur sanitasi, manajemen dapur, dan kontrol kualitas bahan makanan. Dengan begitu, MBG yang disediakan tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga berkualitas tinggi.

Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan persentase SPPG yang lulus SLHS secara signifikan. Langkah ini penting untuk menjamin keamanan dan gizi MBG di seluruh Indonesia. Diharapkan, pelaksanaan program ini dapat menjadi standar nasional yang diterapkan di semua dapur SPPG.

Dengan dorongan Menko Zulhas, SPPG diharapkan tidak hanya menjadi penyedia MBG, tetapi juga pusat edukasi higienis dan gizi bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong kualitas gizi anak-anak dan keluarga di Indonesia.

Baca juga: “BGN: Insentif Rp 6 Juta Per Hari untuk SPPG Lebih Efisien Dibanding Bangun Sendiri”