KBRI Phnom Penh Terima 2.900 WNI Korban Penipuan Minta Pulang

spiethanderson.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh menegaskan komitmen melindungi dan memfasilitasi kepulangan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja.
Langkah ini menyusul meningkatnya jumlah WNI yang melapor karena terjebak dalam sindikat penipuan daring.

Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa KBRI terus memastikan kebutuhan dasar para WNI terpenuhi selama menunggu proses kepulangan ke tanah air.
“KBRI berupaya memastikan kebutuhan dasar WNI terpenuhi selama menunggu proses kepulangan ke Indonesia,” ujar Santo, Sabtu (31/1).

Lonjakan Laporan WNI dan Upaya KBRI

WNI Terjebak Sindikat Penipuan Online

Sejak 16 Januari hingga 31 Januari 2026 pukul 17.00 waktu setempat, tercatat sebanyak 2.887 WNI mendatangi KBRI Phnom Penh untuk meminta fasilitasi pulang.
Mayoritas korban berasal dari jaringan penipuan daring yang menjebak warga Indonesia bekerja atau tinggal di Kamboja secara ilegal.

Santo menekankan bahwa meski jumlah laporan meningkat, fokus KBRI tetap pada perlindungan dan bantuan bagi WNI.
“Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan WNI yang membutuhkan bantuan,” tambahnya.

Koordinasi dengan Pihak Indonesia dan Kamboja

KBRI secara aktif menjalin komunikasi dengan berbagai instansi di Indonesia, termasuk penegak hukum, untuk menyiapkan tindak lanjut setelah WNI kembali ke tanah air.
Selain itu, koordinasi intensif dengan otoritas imigrasi Kamboja dilakukan untuk memperoleh izin keluar wilayah dan keringanan denda keimigrasian bagi WNI.

Sebagian besar WNI memilih mencari penginapan mandiri di guest house atau hotel sambil menunggu proses deportasi.
Namun lebih dari 900 WNI kini berada di penampungan sementara yang dikoordinasikan KBRI bersama pihak setempat.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Dokumen Perjalanan

Dukungan KBRI dan Kementerian Terkait

Di penampungan, KBRI memastikan kebutuhan dasar, termasuk makanan dan minuman, tercukupi.
Proses asesmen laporan WNI dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) terus dipercepat dengan dukungan tim perbantuan teknis dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KBRI berharap seluruh WNI yang tidak memiliki paspor dapat segera kembali ke Indonesia menggunakan dokumen perjalanan baru.
Penerbitan SPLP memudahkan WNI yang paspornya hilang, rusak, atau ditahan pihak berwenang Kamboja untuk pulang secara legal.

Penanganan Hukum dan Kepulangan Aman

KBRI secara intensif berkoordinasi dengan pihak imigrasi Kamboja untuk memfasilitasi izin keluar wilayah WNI.
Pendekatan ini juga mencakup negosiasi keringanan denda keimigrasian agar proses kepulangan berjalan lancar.

Santo menekankan bahwa keselamatan WNI menjadi prioritas utama, dan prosedur hukum tetap dihormati untuk memastikan tidak ada pelanggaran di kedua negara.

KBRI menilai lonjakan WNI yang terjebak penipuan daring menunjukkan perlunya edukasi dan pencegahan lebih kuat bagi WNI yang bepergian ke luar negeri.
Selain itu, kerja sama bilateral dengan otoritas Kamboja menjadi kunci untuk melindungi warga Indonesia dari risiko hukum dan ekonomi.

Dengan koordinasi lintas kementerian, KBRI diharapkan mampu menuntaskan kepulangan ribuan WNI secara aman dan cepat.
Pendekatan ini juga menjadi contoh perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri dalam situasi krisis atau rentan.

Santo menyatakan bahwa KBRI akan terus memantau situasi, memperbarui prosedur, dan memastikan tidak ada WNI yang tertinggal atau mengalami kesulitan administratif.
“Kami berkomitmen memberikan perlindungan maksimal bagi WNI, termasuk pemulangan yang aman dan cepat,” pungkasnya.