Hashim Tegaskan Prabowo Tidak Memiliki Lahan Sawit di Sumatera

spiethanderson.com – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit.
Penegasan itu disampaikan Hashim dalam acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di Jakarta.
Acara tersebut digelar di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, pada Senin.

Hashim secara spesifik menyebut wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia menyatakan Prabowo tidak memiliki satu hektare pun lahan sawit di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan untuk merespons isu yang beredar luas di masyarakat.

Baca juga: “Menteri ATR Tunda Persetujuan HGU untuk Lahan 1,67 Juta Hektare”

Menurut Hashim, isu kepemilikan lahan sawit oleh Presiden adalah tidak benar.
Ia menilai informasi tersebut merupakan fitnah yang sengaja disebarkan.
Hashim menyampaikan klarifikasi itu secara terbuka di hadapan jemaat.

Bantahan Terhadap Isu Kepemilikan Lahan Sawit

Hashim mengatakan tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta.
Ia menyebut Prabowo tidak pernah memiliki konsesi lahan sawit.
Klaim itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatera.

“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujar Hashim.
Ia menegaskan kembali bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Hashim meminta masyarakat tidak mudah mempercayai kabar yang belum diverifikasi.

Menurutnya, isu tersebut sengaja dimainkan untuk merusak reputasi Presiden.
Hashim menilai tudingan itu bersifat sistematis dan terorganisasi.
Ia menyebut ada kepentingan besar di balik penyebaran hoaks tersebut.

Tuduhan Terhadap Koruptor dan Perusak Lingkungan

Hashim menyebut pihak penyebar fitnah berasal dari kelompok tertentu.
Ia menuding para koruptor yang merusak lingkungan sebagai pelakunya.
Kelompok itu disebut memiliki kepentingan ekonomi yang terganggu.

Menurut Hashim, para koruptor tersebut menguasai lahan sawit ilegal.
Total luas lahan ilegal itu mencapai sekitar 3,7 juta hektare.
Lahan tersebut tersebar di kawasan hutan lindung dan taman nasional.

Hashim menduga terdapat lebih dari 200 perusahaan terlibat.
Perusahaan tersebut diduga memiliki konsesi ilegal di kawasan terlarang.
Ia menyebut pemilik perusahaan itu sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Pemiliknya adalah orang-orang jahat,” kata Hashim dalam pernyataannya.
Ia menduga merekalah yang menyebarkan fitnah terhadap Presiden.
Hashim menyampaikan dugaan itu berdasarkan pengamatan dan informasi yang ada.

Pemerintah Dinilai Tegas Menegakkan Hukum Lingkungan

Hashim menilai penyebaran hoaks berkaitan dengan kebijakan pemerintah saat ini.
Ia menyebut pemerintah bersikap tegas dalam penegakan hukum lingkungan.
Langkah tersebut dinilai merugikan pihak-pihak yang selama ini melanggar aturan.

Menurut Hashim, penegakan hukum membuat para pelaku kejahatan terdesak.
Mereka kemudian menyebarkan isu untuk melemahkan legitimasi pemerintah.
Fitnah terhadap Presiden dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan negara.

“Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini,” ujar Hashim.
Ia menegaskan pemerintah tidak boleh gentar menghadapi tekanan tersebut.
Penegakan hukum, menurutnya, harus tetap berjalan konsisten.

Peran Influencer dan Media Sosial dalam Penyebaran Hoaks

Hashim juga menyinggung peran media sosial dalam penyebaran isu tersebut.
Ia menyebut hoaks diproduksi oleh influencer dan akun otomatis.
Para influencer itu diduga menerima bayaran dari pihak tertentu.

Menurut Hashim, pola penyebaran hoaks terlihat terkoordinasi.
Narasi yang sama muncul di berbagai platform digital.
Isu tersebut sering dikaitkan dengan daerah terdampak bencana alam.

“Kami melihat indikasi siapa yang membayar,” kata Hashim.
Ia menyebut ada penggunaan bot untuk memperluas jangkauan isu.
Hashim menilai hal itu sebagai upaya sistematis menjatuhkan Presiden.

Ia mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi daring.
Hashim menekankan pentingnya verifikasi sumber berita.
Literasi digital dinilai penting untuk menangkal hoaks politik.

Aspirasi Perlindungan Hutan dan Kasus Toba Pulp Lestari

Selain isu sawit, Hashim juga menyinggung aspirasi masyarakat Sumatera Utara.
Aspirasi tersebut berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan.
Salah satu sorotan utama adalah operasional PT Toba Pulp Lestari.

Hashim menyebut pabrik tersebut telah ditutup sementara.
Ia berharap penutupan itu dapat bersifat permanen.
Menurutnya, langkah tersebut penting bagi kelestarian lingkungan.

“Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada Presiden,” ujar Hashim.
Ia menyatakan pemerintah akan memperhatikan suara masyarakat daerah.
Perlindungan lingkungan disebut sebagai komitmen utama pemerintahan Prabowo.

Klarifikasi dan Komitmen Pemerintah ke Depan

Pernyataan Hashim bertujuan meluruskan informasi publik.
Ia menegaskan Presiden Prabowo tidak memiliki lahan sawit.
Klarifikasi ini diharapkan mengakhiri spekulasi yang berkembang.

Hashim juga menyoroti pentingnya penegakan hukum lingkungan.
Ia menilai kebijakan tegas akan menghadapi banyak perlawanan.
Namun, pemerintah diminta tetap konsisten menjaga sumber daya alam.

Ke depan, Hashim berharap masyarakat mendukung upaya pemerintah.
Dukungan publik dinilai penting melawan hoaks dan disinformasi.
Ia menegaskan komitmen pemerintah pada keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

Baca juga: “Prabowo Susun PP untuk Akhiri Polemik Perpol 10/2025 soal Jabatan Sipil Polri”