Kantor DSI Digeledah Polri dalam Kasus Dugaan Penipuan

spiethanderson.com – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026), terkait dugaan kasus fraud.

“Benar, sore ini tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di kantor Dana Syariah Indonesia,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak.

Namun, Ade tidak merinci lebih jauh detail penggeledahan, termasuk dokumen atau barang yang disita. Penggeledahan berlangsung sejak pukul 15.00 WIB, dan hingga pukul 15.41 WIB kegiatan masih berjalan.

Pantauan di lokasi, puluhan penyidik mengenakan rompi hitam bertuliskan ‘Bareskrim’ memasuki gedung perkantoran sambil membawa peralatan kerja, termasuk printer. Beberapa personel Inafis Bareskrim Polri dengan rompi biru tua juga hadir.

Baca juga: “KPK Sita Dokumen dari Rumah Thariq Megah Terkait PUPR Madiun”

Kronologi Kasus Dugaan Fraud PT DSI

PT Dana Syariah Indonesia merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, menghubungkan lender (pemberi modal) dengan borrower (peminjam).

Modus dugaan fraud yang tengah diselidiki melibatkan penggunaan proyek fiktif. “Borrower yang masih aktif digunakan kembali untuk dilekatkan pada proyek-proyek fiktif tanpa sepengetahuan mereka,” ujar Brigjen Ade sebelumnya.

Hal ini memicu kerugian besar bagi para lender. Ketua Paguyuban Lender PT DSI Ahmad Pitoyo menyebutkan, dari 14.098 lender yang tercatat, sebanyak 4.898 anggota paguyuban mengalami kerugian mencapai Rp1,4 triliun. “Hampir 95 persen lender terdampak tergabung dalam paguyuban,” katanya saat RDP di DPR RI, Kamis (15/1).

Pihak Polri melalui Dittipideksus telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan berbagai langkah penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Tujuannya adalah menemukan tersangka serta memperjelas mekanisme tindak pidana yang terjadi.

Dukungan dan Pengawasan OJK dan PPATK

Kasus ini juga mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini sampai tuntas.

OJK telah melaporkan PT DSI ke Bareskrim Polri dan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri transaksi perusahaan. PPATK telah memblokir 33 rekening yang terkait dengan PT DSI, dengan total dana tersisa sekitar Rp4 miliar.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah peredaran dana yang diduga berasal dari aktivitas proyek fiktif dan memastikan aset dapat diamankan sebelum proses hukum berlanjut.

Dampak dan Implikasi Bagi Para Investor

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan jumlah lender yang besar dan total investasi mencapai triliunan rupiah. Dugaan fraud ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap skema pendanaan berbasis teknologi yang menghubungkan lender dan borrower.

Ahmad Pitoyo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas PT DSI agar lender bisa mendapatkan haknya. “Kami berharap proses hukum bisa menegakkan keadilan dan mengembalikan kerugian lender,” ujarnya.

Selain itu, kasus ini juga menjadi perhatian DPR, yang melalui rapat dengar pendapat (RDP) telah mencatat adanya kerugian besar dan meminta penjelasan dari pihak regulator.

Penegakan Hukum dan Langkah Kedepan

Brigjen Ade menegaskan, penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya hukum untuk menemukan bukti, menentukan tersangka, dan menegakkan hukum terhadap dugaan pelanggaran. “Semua upaya dilakukan untuk memastikan kasus ini terang benderang,” katanya.

Langkah penyidikan selanjutnya diperkirakan meliputi pemanggilan tambahan saksi, audit dokumen keuangan, dan pemeriksaan transaksi digital. Dengan adanya koordinasi antara Polri, OJK, dan PPATK, diharapkan kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas.

Kasus Dana Syariah Indonesia menjadi contoh penting bagi investor dan regulator terkait pengawasan investasi berbasis digital. Transparansi, verifikasi borrower, dan perlindungan hukum menjadi kunci agar praktik serupa tidak terulang di masa depan.

Baca juga: “Label Syariah Diperdagangkan, Etika yang Dikorbankan”