Spiet Handerson – Pemerintah AS resmi menghentikan sebagian besar operasionalnya pada Rabu (1/10/2025). Langkah ini terjadi setelah Kongres dan Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan pendanaan hingga batas waktu berakhir.
Shutdown ini memicu kebuntuan politik yang berpotensi berlangsung lama. Dampaknya, ribuan pekerjaan federal terancam hilang, sementara aktivitas vital pemerintahan ikut tertunda.
Lembaga pemerintah memperingatkan konsekuensi serius dari penutupan ini. Beberapa dampak yang muncul antara lain tertundanya rilis laporan ketenagakerjaan September, melambatnya layanan perjalanan udara, serta penangguhan penelitian ilmiah. Selain itu, gaji pasukan militer ikut tertahan, dan sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan dengan kerugian harian mencapai USD 400 juta.
“Baca Juga: Taliban Memutus Layanan Internet dan Seluler di Afghanistan”
Presiden Donald Trump menegaskan bahwa kebuntuan anggaran dapat membuka jalan bagi langkah permanen. Ia memperingatkan anggota Kongres dari Partai Demokrat bahwa penutupan bisa menjadi pintu masuk pemangkasan program dan pekerjaan. Trump sebelumnya telah menyiapkan rencana untuk memangkas sekitar 300.000 pekerja federal pada Desember.
Penutupan ini terjadi beberapa jam setelah Senat menolak rancangan pengeluaran sementara. Rancangan itu seharusnya menjaga operasional pemerintah tetap berjalan hingga 21 November, namun gagal mendapat persetujuan.
Kondisi ini menandai shutdown ke-15 sejak 1981. Dengan belum adanya kesepakatan politik yang jelas, masa depan ribuan pekerja dan sejumlah program penting masih penuh ketidakpastian. Shutdown juga menimbulkan risiko besar bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Krisis Anggaran AS: Shutdown Picu Risiko Politik dan Guncangan Pasar
Pemerintah Amerika Serikat menghadapi penutupan (shutdown) menyusul kebuntuan anggaran antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Sengketa ini tidak hanya mengancam ratusan ribu pekerja federal, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian ekonomi global.
Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang pendanaan karena keberatan dengan sikap Partai Republik. Republikan menolak memperpanjang tunjangan kesehatan jutaan warga yang akan berakhir tahun ini. Bagi Demokrat, isu kesehatan harus masuk dalam paket anggaran. Namun, Republik menilai masalah itu harus dibahas secara terpisah.
“Baca Juga: Italia Hentikan Bantuan Saat Armada Global Dekati Israel”
Anggaran operasional lembaga pemerintah yang diperdebatkan bernilai USD 1,7 triliun. Jumlah itu setara seperempat total anggaran tahunan sebesar USD 7 triliun. Sebagian besar anggaran lainnya sudah dialokasikan untuk program kesehatan, pensiun, dan pembayaran bunga utang negara yang menembus USD 37,5 triliun.
Analis memperingatkan penutupan kali ini bisa lebih lama dibanding shutdown sebelumnya. Presiden Donald Trump bersama pejabat Gedung Putih mengancam memangkas anggaran federal dan program pemerintah bila kebuntuan berlanjut. Direktur Anggaran Trump, Russell Vought, bahkan menyatakan ancaman PHK permanen jika penutupan benar-benar terjadi.
Dampak ekonomi mulai terasa. Harga berjangka di Wall Street menurun, sementara emas mencatat rekor tertinggi. Pasar saham Asia berfluktuasi karena kekhawatiran penundaan rilis data penting dan potensi hilangnya lapangan kerja. Nilai dolar AS pun melemah, mendekati titik terendah dalam satu pekan terhadap mata uang utama lain.
Shutdown terlama dalam sejarah AS berlangsung 35 hari pada 2018–2019, juga di bawah Trump. Saat itu, perselisihan mengenai keamanan perbatasan menjadi pemicunya. Kini, dengan perpecahan politik yang semakin dalam, risiko penutupan panjang kembali membayangi.
Jika kebuntuan tidak segera diatasi, AS menghadapi konsekuensi besar. Krisis ini dapat mengguncang stabilitas politik, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Leave a Reply