Rusia-AS Akhiri Perjanjian Nuklir, Risiko Nuklir Kian Besar

spiethanderson.com – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa risiko penggunaan senjata nuklir kini mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade. Pernyataan itu muncul setelah Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START) antara Rusia dan Amerika Serikat resmi berakhir pada Rabu (5/2).

Guterres menilai berakhirnya perjanjian ini sebagai kemunduran signifikan dalam upaya pengendalian senjata nuklir yang telah dibangun selama puluhan tahun. Ia menyebutnya terjadi “pada waktu terburuk,” karena ketegangan geopolitik global sedang meningkat pesat, termasuk konflik regional dan persaingan strategis antarnegara besar.

New START, yang mulai berlaku pada 5 Februari 2011, merupakan perjanjian terakhir antara AS dan Rusia untuk membatasi jumlah hulu ledak nuklir jarak jauh. Perjanjian ini secara khusus membatasi hulu ledak strategis dan fasilitas peluncuran, sehingga menjadi mekanisme penting dalam menjaga stabilitas global.

Guterres Dorong Harapan dan Sistem Pengendalian Baru

Meskipun menyoroti risiko tinggi, Guterres menekankan pentingnya tetap mencari peluang untuk membangun harapan. Ia mengatakan, “Ini merupakan kesempatan untuk mengatur ulang dan menciptakan sistem pengendalian senjata yang sesuai dengan konteks yang berkembang pesat.”

Menurutnya, dunia menghadapi tantangan baru, termasuk teknologi nuklir yang semakin kompleks, misil hipersonik, dan proliferasi senjata nuklir potensial. Oleh karena itu, pengaturan baru harus mampu menghadapi ancaman yang lebih dinamis dibandingkan sebelumnya.

Guterres juga menyambut baik pernyataan AS dan Rusia yang menegaskan kesepahaman mereka tentang dampak destabilisasi perlombaan senjata nuklir. Kedua negara menekankan perlunya mencegah proliferasi nuklir yang tidak terkendali, yang dapat meningkatkan risiko konflik global.

Baca juga: “KBRI Phnom Penh Terima 2.900 WNI Korban Penipuan Minta Pulang”

Ancaman Nuklir Global dan Konteks Geopolitik

Krisis di Ukraina, ketegangan antara AS dan China, serta persaingan strategis di Timur Tengah memperburuk risiko konflik nuklir. Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), hingga 2025, dunia memiliki lebih dari 12.700 hulu ledak nuklir aktif, dengan sebagian besar berada di tangan Rusia dan AS.

Selain itu, teknologi modern membuat penyebaran senjata nuklir menjadi lebih cepat dan sulit diprediksi. Misalnya, misil balistik hipersonik dapat melintasi benua dalam hitungan menit, sehingga mengurangi waktu respons dan meningkatkan kemungkinan kesalahan penilaian.

Peran PBB dan Upaya Diplomasi

Guterres menekankan bahwa PBB tetap menjadi forum penting untuk negosiasi pengendalian senjata. Ia mendorong negara-negara untuk kembali ke meja perundingan, memperkuat transparansi, dan menetapkan aturan global baru yang mencegah eskalasi senjata nuklir.

Selain itu, ia menyerukan peningkatan kerja sama internasional dalam bidang keamanan siber dan pertahanan rudal, agar sistem nuklir tidak disalahgunakan atau jatuh ke tangan pihak yang salah.

Berakhirnya New START menunjukkan perlunya sistem pengendalian senjata yang adaptif dan lebih kuat. Menurut Guterres, dunia tidak boleh kembali pada era perlombaan senjata nuklir tanpa kendali. Ia menekankan pentingnya diplomasi aktif dan keterlibatan global untuk mencegah potensi konflik nuklir yang menghancurkan.

Di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini, pernyataan Guterres menjadi pengingat bahwa stabilitas global sangat bergantung pada komitmen negara-negara besar terhadap pengendalian senjata dan diplomasi preventif.

Dengan berakhirnya perjanjian ini, komunitas internasional menghadapi tekanan untuk menciptakan mekanisme baru yang lebih modern, transparan, dan mampu menghadapi ancaman teknologi nuklir masa kini. Kegagalan merespons tantangan ini bisa meningkatkan risiko konflik global yang sulit dikendalikan.

Baca juga: “7 Fakta Perjanjian Nuklir AS-Rusia Bubar, Buka Pintu Perang Dunia 3?”