Spiet Handerson –Purbaya Minta DPR Awasi APBN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta DPR RI, khususnya Badan Anggaran (Banggar), memperketat pengawasan APBN. Ia menekankan pentingnya kontrol legislatif untuk menjaga stabilitas fiskal dan mencegah risiko krisis ekonomi.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/9/2025), Purbaya mengapresiasi peran Banggar dalam memberi masukan terkait kebijakan anggaran. Menurutnya, kontrol DPR membuat pemerintah lebih hati-hati dan tidak sembarangan menggunakan dana negara.
“Baca Juga: Eks Presiden Filipina Didakwa ICC atas Kejahatan Kemanusiaan”
“Pak Said (Ketua Banggar) sangat hati-hati. Saya berterima kasih karena dukungannya membuat kami menjaga kesinambungan fiskal,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa pengawasan ini mencegah pemerintah mengambil keputusan yang bisa membahayakan perekonomian nasional.
Purbaya juga menegaskan perlunya monitoring terhadap penyerapan anggaran. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlambat menyadari potensi ancaman ekonomi. “Kalau kebanyakan anggaran menganggur, tolong disampaikan. Jangan sampai seperti sebelumnya, sudah mau runtuh ekonomi baru kita tahu,” katanya.
Selain isu pengawasan APBN, pemerintah menyiapkan tambahan stimulus dalam paket 8+4+5. Salah satunya berupa bansos dua liter minyak goreng Minyakita untuk masyarakat. Purbaya menjelaskan bahwa dirinya awalnya mengusulkan lima liter. Namun, setelah pembahasan bersama Banggar DPR RI, jumlahnya disepakati menjadi dua liter.
Ia menegaskan, kesepakatan ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam menjaga keseimbangan fiskal. Menurutnya, kolaborasi ini penting agar kebijakan tepat sasaran serta mendukung kesejahteraan rakyat.
Purbaya menutup dengan harapan bahwa DPR terus aktif memberi masukan, mengoreksi kebijakan, dan memantau realisasi anggaran. Ia menekankan tujuan utama pengelolaan APBN adalah menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera melalui kebijakan yang terukur dan bertanggung jawab.
Purbaya Minta DPR Bansos Minyak Goreng Diputuskan 2 Liter
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan proses penambahan bansos minyak goreng dalam paket stimulus ekonomi terbaru. Keputusan ini lahir dari pembahasan antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI.
Menurut Purbaya, Ketua Banggar DPR Said Abdullah awalnya meminta agar bansos pangan tidak hanya berupa beras, tetapi juga minyak goreng. Pemerintah kemudian mengusulkan satu liter per bulan, namun Said menginginkan dua liter. “Pemerintah mengusulkan masing-masing bulan satu liter tadinya. Pak Said minta dua. Kenapa dua? Ya udah lima aja sekalian,” ungkap Purbaya.
“Baca Juga: Pidato Presiden Prabowo di KTT PBB Terkait Palestina Merdeka”
Meski sempat muncul usulan lima liter, Banggar akhirnya memutuskan bansos hanya diberikan dua liter minyak goreng per bulan. Purbaya menegaskan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan perhitungan matang agar penyaluran tetap efisien dan sesuai kemampuan fiskal negara.
Ia memastikan pemerintah masih memiliki ruang anggaran yang cukup. Bahkan, dana yang tidak terserap dapat dialihkan menjadi bansos tambahan. “Pasti banyak anggaran tidak terserap. Daripada nongkrong di BI atau rekening pemerintah, lebih baik dibagikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi,” jelasnya.
Bansos minyak goreng ini akan disalurkan pada Oktober dan November 2025. Purbaya juga membuka kemungkinan perpanjangan jika kebutuhan masyarakat masih tinggi. “Kalau masih kurang kita tambahkan lagi. Jadi Ketua Banggar tidak perlu khawatir. Menurut saya aneh, saya yang punya uang, harusnya dia setuju lima, tapi mintanya turun ke dua,” kata Purbaya sambil berseloroh.
Ia menekankan bahwa program bansos harus fleksibel sesuai kondisi lapangan. Pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat menerima bantuan yang tepat guna, sembari menjaga keseimbangan fiskal.
Leave a Reply